Survei Indikator Politik Indonesia awal 2026 menempatkan TNI sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan 93 persen responden (15 persen sangat percaya, 78 persen cukup percaya), hasil wawancara 1.220 orang pada 15-21 Januari di seluruh Indonesia. Meski turun sedikit dari survei sebelumnya, angka ini unggul jauh atas presiden (85 persen) dan lembaga lain, margin error 2,9 persen.
Penurunan Trust dan Penyebabnya
Peneliti utama Burhanuddin Muhtadi catat tren negatif akibat ekspansi TNI ke urusan sipil: keterlibatan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga program non-pertahanan lain. Jawa11 soroti kepercayaan tinggi ini ironis, tapi kritis: apakah publik percaya karena nostalgia stabilitas militer, atau abaikan sinyal dwifungsi merayap kembali tanpa batas konstitusional jelas—risiko demokrasi saat TNI kuasai narasi bantuan sosial?
Ranking Lembaga Lain
Presiden Prabowo capai 85 persen kepuasan, diikuti Kejaksaan Agung dan Polri; penurunan TNI sinyal peringatan agar fokus inti pertahanan. Burhanuddin sarankan koreksi internal cegah politisasi lebih lanjut.
Implikasi Politik Nasional
Kepercayaan 90+ persen beri TNI modal sosial kuat, tapi pengamat desak transparansi: berapa anggaran sipil TNI bocor dari APBN pertahanan, tanpa audit independen? Publik apresiasi bencana/bantuan, tapi legitimasi politik via trust militer rawan manipulasi elektoral.
Tantangan Jangka Panjang
Sukses TNI ukur kembalinya trust 95 persen dengan batas sipil tegas, atau erosi jadi “tangan besi” di balik layar—tes reformasi 20 tahun pasca-dwifungsi resmi dihapus.
